Jakarta, 5 Maret. Menurut estimasi Kementerian Kesehatan RI, jumlah tunanetra di Indonesia adalah 1,5 % dari seluruh penduduk. Jika saat ini penduduk Indonesia berjumlah 250 juta, berarti, sekurang-kurangnya saat ini ada 3,750,000 tunanetra, baik kategori buta maupun lemah penglihatan. Ini bukan jumlah yang sedikit. Menurut sensus penduduk tahun 2010, jumlah penduduk usia sekolah adalah 40 % dari keseluruhan jumlah penduduk. Ini berarti, 40 % dari 3,750,000 tunanetra di Indonesia adalah tunanetra usia sekolah – 6 – 18 tahun. Menurut Direktorat Jeneral Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada September 2016, jumlah anak Penyandang disabilitas usia sekolah yang bersekolah baru 12 %, – ini tentu juga termasuk anak-anak tunanetra. Jumlah ini tentu bukan menggembirakan. Di bidang tenaga kerja, Pertuni memperkirakan sekurang-kurangnya 80 % dari tunanetra usia dewasa yang bekerja masih bekerja sebagai pemijat tradisional dengan income yang rata-rata masih rendah. Sebagai dampaknya, sebagian besar mereka masih berada di garis kemiskinan, yang selalu bergantung pada pemberian pihak lain, termasuk bantuan social dari pemerintah.
Persatuan tunanetra Indonesia (Pertuni) yang merupakan organisasi kemasyarakatan tunanetra tingkat nasional, di usianya ke 51 tahun, telah memiliki kepengurusan di 33 propinsi dan 210 kabupaten/kota. Sejak awal pendirian hinggga kini, Pertuni terus meningkatkan kegiatan-kegiatan pemberdayaan tunanetra, sehingga tunanetra tumbuh menjadi manusia yang cerdas, mandiri, dan dapat berkarya di masyarakat secara inklusif bersama mereka yang tidak tunanetra. Di bawah ini adalah beberapa di antaranya.
Ayo Sekolah Anak Tunanetra.
Untuk meningkatkan jumlah partisipasi anak tunanetra di pendidikan, pada 26 Januari 2016, di ulang tahun ke 50, Pertuni mencanangkan gerakan ayo sekolah anak tunanetra di Surabaya, Tuban, Semarang, Solo, Yogyakarta, Purwokerto, Garut, Bandung dan Jakarta. Dari beberapa kota tersebut, Pertuni baru berhasil menindaklanjutinya bersama Pemda DKI Jakarta. Beberapa langka yang Pemda lakukan dan yang diinformasikan pada Pertuni adalah, melakukan pendataan anak-anak disabilitas di setiap keluarahan di Jakarta, dan membawa mereka ke sekolah jika mereka belum bersekolah. Di samping itu, Pertuni juga mulai mengkampanyekan pentingnya layanan dini bagi anak-anak tunanetra sebagai tahap persiapan anak tunanetra memasuki sekolah. Kegiatan ini diawali dengan menyampaikan isu tentang minimnya ketersediaan layanan bagi anak-anak tunanetra usia dini kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kondisi ini antara lain berdampak pada timbulnya disabilitas / hambatan tambahan pada anak-anak tunanetra, yang berpengaruh pada pendidikan dan kemandirian mereka di kemudian hari.
Peningkatan Akses Tunanetra Ke Pendidikan Tinggi.
Sejak tahun 2006, melalui dukungan dari The Nippon Foundation dan ICEVI (International Council of Education for People with Visual Impairment) Pertuni mengadakan serangkaian kegiatan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas tunanetra di pendidikan tinggi. Di antaranya, seminar untuk mempromosikan pendidikan tinggi yang inklusif,, membantu memfasilitasi 4 perguruan tinggi dan 2 pusat sumber untuk menyediakan layanan khusus bagi mahasiswa tunanetra, pelatihan persiapan memasuki perguruan tinggi bagi siswa tunanetra, pelatihan persiapan bekerja bagi mahasiswa, membuat video campaign pendidikan tinggi inklusif, serta video campaign contoh pekerjaan yang dapat dilakukan tunanetra lulusan pendidikan tinggi. Beberapa hasil yang dicapai antara lain, meningkatnya jumlah tunanetra menempuh pendidikan tinggi sebanyak 30 %, dan lahirnya peraturan menteri Pendidikan tentang pendidikan tinggi yang inklusif no. 46 tahun 2014.
Layanan Low Vision.
Tunanetra dibagi menjadi 2 kelompok, mereka yang buta – tidak dapat melihat, dan mereka yang lemah penglihatan (low vision). Di Indonesia, Penyandang low vision belum mendapatkan layanan yang diperlukan secara merata. Hal ini berdampak pada belum maksimalnya kualitas dan partisipasi mereka di masyarakat di pelbagai aspek kehidupan. Sejak tahun 2004, Pertuni merintis dan mengembangkan layanan Low Vision. hingga kini, layanan low vision yang dapat terus Pertuni pertahankan adalah di Yogyakarta, atas dukungan Bapak M. Hasan.
Pemanfaatan Teknologi Komputer Untuk Membangun Semangat Kewirausahaan.
Sejak tahun 2010, melalui kerja sama dengan Yayasan Damandiri, Pertuni menyelenggarakan serangkaian pelatihan computer untuk tunanetra di daerah. Penggunaan teknologi computer terbukti telah menjadi solusi terbaik untuk mengatasi hambatan mobilitas yang dihadapi tunanetra, termasuk membangun kemandirian financial tunanetra dengan menjadi wirausaha. Pelatihan tersebut antara lain telah dilaksanakan di Malang, Yogyakarta, Jambi, Kupang, Lombok. Di waktu mendatang, pelatihan serupa akan dilaksanakan di Medan, Banjarmasin dan Manado. Di samping itu, Yayasan Damandiri juga memberikan dukungan kegiatan sosialisasi dan pelatihan penggunaan buku e-pub dan perpustakaan buku elektronik online, yang dijadwalkan dilaksanakan di Bandung, Yogyakarta melingkupi Jawa Tengah, Denpasar dan Malang. Akses ke bahan bacaan merupakan salah satu strategi untuk membangun kemandirian tunanetra. Pada peresmian kegiatan sosialisasi dan pelatihan penggunaan buku e-pub yang dihadiri Menteri Kominfo Rudiantara, Pertuni dan Menteri Kominfo juga menyepakati untuk memilih anak-anak tunanetra yang berbakat untuk diikutsertakan pada program “home schooling” untuk mencetak anak-anak Indonesia menjadi pengembang aplikasi, sebagai basis pengembangan bisnis “startup” di Indonesia.
Layanan Bank Yang Inklusif.
Pertuni mendapati selama ini masih banyak tunanetra yang ditolak saat akan mengakses layanan bank. Untuk mengatasinya, Pertuni telah melakukan serangkaian diskusi dan pertemuan, baik dengan pihak Bank maupun Otoritas Jasa Keuangan OJK, guna membangun system layanan bank yang inklusif. Kegiatan ini telah membawa dampak. Di antaranya, beberapa Bank telah berkomitmen, dan menyediakan ATM bicara untuk nasabah tunanetra. OJK sebagai pemegang otoritas juga menempatkan isu ini untuk dijadikan perhatian. Bersama OJK Pertuni juga menyelenggarakan “literasi keuangan untuk tunanetra’ di Jakarta, dan disepakati akan dilanjutkan di kota-kota lain.
Memproses Lahirnya UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
Pada tanggal 10 April 2016, Pemerintah telah mengundangkan UU No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pertuni memiliki peran penting dalam proses lahirnya Undang-Undang tersebut, bersama organisasi disabilitas lain yang tergabugn dalam koalisi nasional organisasi disabilitas. Mulai dari penyusunan naskah akademik dan naskah RUU, proses politik di DPR, membangun komunikasi dengan Pemerintah, hingga disahkannya Undang-Undang tersebut. Undang-Undang ini menjadi landasan hukum untuk melakukan “rekayasa social / social engineering
“ untuk membangun Indonesia menjadi negeri yang menerapkan “disability inclusive development” dan menempatkan isu disabilitas sebagai isu hak asasi manusia.
***
Untuk menindaklanjuti siaran pers ini, silakan kontak, Hadianti Ramadhani, Humas DPP Pertuni di 081395030956.
Lebih lanjut tentang Pertuni, silakan kunjungi:
• Website: www.localhost/pertuni_server.
• Facebook: DPP Pertuni
• Instagram: @pertuni_dpp
• Twitter: @dpp_pertuni
• Youtube channel: DPP Pertuni
