Sejarah Pendirian Pertuni

Lahirnya Organisasi Tunanetra di Indonesia

Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) didirikan pada 26 Januari 1966 di Solo, Jawa Tengah, oleh sekelompok tunanetra yang memiliki visi untuk meningkatkan kesejahteraan dan memperjuangkan hak-hak penyandang tunanetra di Indonesia.

Pendiri Pertuni

Para pendiri yang merintis berdirinya Pertuni adalah:

• Frans Harsana Sasraningrat, M.Ed.
• Zaki Mubaraq
• Ali Parto Koesoemo
• Ariani

Sejak awal pendiriannya, Pertuni berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang inklusif bagi penyandang tunanetra, memperjuangkan hak-hak mereka dalam berbagai aspek kehidupan, serta meningkatkan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan sosial.

Perjalanan Organisasi dan Perkembangan

Pada tahun 1971, pusat kegiatan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Pertuni dipindahkan ke Jakarta, ibu kota negara, guna memperluas jangkauan advokasi serta memperkuat koordinasi dengan berbagai lembaga pemerintah dan organisasi lainnya.

Dalam perjalanannya, Pertuni terus berkembang menjadi organisasi yang memiliki struktur kepengurusan yang kuat di tingkat nasional, daerah, hingga cabang di berbagai provinsi di Indonesia. Organisasi ini juga aktif dalam berbagai advokasi kebijakan publik untuk memastikan kesetaraan hak bagi penyandang tunanetra.

Ketua Umum Pertuni dari Masa ke Masa

Sejak berdiri, Pertuni telah dipimpin oleh sejumlah tokoh yang berperan besar dalam memperjuangkan hak-hak tunanetra di Indonesia:

1. Frans Harsana Sasraningrat, M.Ed. (1966 – 1975)
2. Ali Partokoesoemo (1975 – 1987)
3. Soerodjo (1987 – 2004)
4. Didi Tarsidi, M.Pd. (2004 – 2014)
5. Aria Indrawati, S.H. (2014 – 2024)
6. Setiawan Gema Budi, S.Pd, M.Pd. (2024 – sekarang)

Masing-masing pemimpin telah berkontribusi dalam memperkuat organisasi, memperjuangkan regulasi yang lebih inklusif, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak-hak penyandang tunanetra.

Peran Strategis dan Kontribusi Pertuni

Selama lebih dari lima dekade, Pertuni telah menjadi organisasi yang memainkan peran strategis dalam berbagai aspek, antara lain:

• Advokasi Kebijakan Publik → Memastikan regulasi yang berpihak pada penyandang disabilitas, termasuk aksesibilitas pendidikan dan pekerjaan.
• Pengembangan Sumber Daya Manusia → Memberikan pelatihan dan pendidikan bagi penyandang tunanetra agar lebih mandiri dan berdaya.
• Peningkatan Kesadaran Masyarakat → Membangun pemahaman publik tentang ketunanetraan dan hak-hak penyandang tunanetra.
• Kolaborasi dengan Pemerintah dan Lembaga Internasional → Menguatkan jaringan dengan berbagai pihak untuk memperjuangkan hak-hak disabilitas.

Komitmen untuk Masa Depan

Sebagai organisasi yang terus berkembang, Pertuni berkomitmen untuk memperkuat advokasi, memperluas program pemberdayaan, serta memastikan bahwa penyandang tunanetra di Indonesia dapat hidup dengan martabat, kemandirian, dan kesetaraan dalam masyarakat.