DPP dan Dewaspus Pertuni

Kenali struktur Dewan Pengurus Pusat (DPP) dan Dewan Pengawas Pusat (Dewaspus) Pertuni yang menjalankan arah kebijakan dan pengawasan organisasi secara nasional.

Masa Bakti 2024 – 2030

Sebagai organisasi yang terus berkembang, Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) memiliki Dewan Pengurus Pusat (DPP) dan Dewan Pengawas Pusat (Dewaspus) yang bertugas menjalankan roda organisasi serta mengawasi jalannya kebijakan dan program.

Dewan Pengurus Pusat (DPP)

DPP Pertuni bertanggung jawab atas pengelolaan organisasi di tingkat nasional, termasuk perencanaan strategis, advokasi, pemberdayaan anggota, serta hubungan dengan pemerintah dan lembaga lainnya.

Pengurus Inti DPP Pertuni

  • Ketua Umum : Setiawan Gema Budi, S.Pd., M.Pd.
  • Ketua I : Dendy Arifianto, S.H.
  • Ketua II : I Nyoman Bawa
  • Ketua III : Dr. Yakobus Tri Bagio, M.Pd.
  • Ketua IV : Eka Setiawan, S.Pd.
  • Sekretaris Umum : Rina Prasarani
  • Bendahara Umum : Mahretta Maha, S.H.

Departemen-Departemen

Untuk memastikan efektivitas program dan kebijakan organisasi, DPP Pertuni membentuk beberapa departemen dengan tugas dan tanggung jawab khusus:

  • Ketua Departemen Hukum dan Advokasi : Ajad Sudrajad
    Bertanggung jawab atas perlindungan hukum, advokasi kebijakan, serta memperjuangkan hak penyandang tunanetra di tingkat nasional dan daerah.

  • Ketua Departemen Pemberdayaan Daerah dan Cabang : Stella Putri Juwita
    Mengkoordinasikan pengembangan organisasi di tingkat daerah dan cabang guna memperkuat keterlibatan anggota di seluruh Indonesia.

  • Ketua Departemen Pemberdayaan Pemuda dan Pelajar : Asri Ananda Putri
    Membantu meningkatkan akses pendidikan, pelatihan, serta program pengembangan bagi pemuda dan pelajar tunanetra.

  • Ketua Departemen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak : Eka Pastiah
    Menjalankan program untuk mendukung perempuan tunanetra dan perlindungan anak dari diskriminasi serta eksploitasi.

  • Ketua Departemen Pendidikan dan Sosial Budaya : Agatha Febriany Anjarsari
    Mengembangkan kebijakan pendidikan inklusif serta program sosial budaya bagi penyandang tunanetra.

  • Ketua Departemen Ekonomi dan Ketenagakerjaan : Mohadin Tri Santoso
    Memperjuangkan akses tenaga kerja, kewirausahaan, serta program ekonomi bagi penyandang tunanetra.

  • Ketua Departemen Riset dan Teknologi : Dimas P. Muharam, S.Hum.
    Mengembangkan inovasi berbasis riset dan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup penyandang tunanetra.

  • Ketua Departemen Humas dan Publikasi : Ridha Rizky Ananda Moriza
    Bertanggung jawab atas komunikasi publik, media, dan strategi publikasi organisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

Dewan Pengawas Pusat (Dewaspus)

Dewaspus bertugas sebagai badan pengawas yang memastikan bahwa kebijakan serta pelaksanaan program DPP berjalan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Pertuni.

Struktur Dewaspus Pertuni

  • Ketua : Aan Aini, A.Md.
  • Sekretaris : Yogi Madsuni
  • Anggota:
    • Agus Sulaiman, S.Pd.
    • Rahman Hadi, S.Pd.
    • Hasanudin

Sebagai lembaga independen dalam organisasi, Dewaspus memiliki fungsi utama dalam pengawasan, penganggaran (budgeting), legislasi, konsultasi, penasehatan, serta koreksi kebijakan yang diperlukan demi keberlanjutan organisasi.

Kebaikan Anda, Masa Depan Mereka!

Bantuan Anda berarti besar bagi mereka untuk mendapatkan hak yang setara. Jadilah bagian dari perubahan hari ini!