BEKASI, pertuni.or.id — Kartu Penyandang Disabilitas (KPD) bukan sekadar selembar kartu identitas, melainkan instrumen vital yang membuka pintu pemenuhan hak asasi, perlindungan sosial, dan akses konsesi layanan publik bagi jutaan penyandang disabilitas di seluruh Indonesia.
Menyadari betapa krusialnya kebijakan tersebut, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Tunanetra Indonesia (DPP Pertuni) hadir secara aktif dalam forum Uji Publik Rancangan Peraturan Menteri Sosial (RPermensos) tentang Kartu Penyandang Disabilitas yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial RI pada 18–19 November 2026 di Hotel Grand Travello, Bekasi.
Dalam agenda strategis yang mempertemukan perumus kebijakan, dinas sosial, dan Organisasi Penyandang Disabilitas (OPDIS) se-Indonesia ini, delegasi DPP Pertuni diwakili langsung oleh Dimas Prasetyo Muharam, Ketua Departemen Riset dan Teknologi DPP Pertuni. Kehadiran Pertuni bertujuan mengawal agar regulasi baru pengganti Permensos No. 2 Tahun 2021 benar-benar mempermudah akses, mengadopsi kemajuan teknologi inklusif, dan tidak mempersempit hak-hak penyandang disabilitas di akar rumput.
Daftar Isi
Menolak Hambatan SKD Medis yang Kaku: Buka Jalur Kolektif OPDIS
Salah satu catatan paling mendasar yang disuarakan Dimas dalam forum tersebut adalah hilangnya klausul jalur percepatan (shortcut) pengusulan KPD secara kolektif di dalam draf RPermensos yang baru.
Draf terkini mengunci verifikasi dan validasi Data Nasional Penyandang Disabilitas (DNPD) hanya pada Surat Keterangan Disabilitas (SKD) dari fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) yang ditandatangani oleh dokter atau tenaga medis.
“Secara administratif, surat dokter spesialis tampak ideal. Namun realitas di lapangan, syarat ini sering kali menjadi tembok penghalang yang sangat berat bagi saudara-saudara kita di daerah dan pelosok. Biaya transportasi menuju fasyankes rujukan, keterbatasan jumlah dokter spesialis mata, hingga asesmen medis yang kerap belum memahami hambatan fungsional, membuat proses pendataan terancam mandek,” papar Dimas.
Padahal, merujuk pada Pasal 121 UU No. 8 Tahun 2016 dan PP No. 31 Tahun 2026 tentang Konsesi, dokumen utama yang wajib ditunjukkan penyandang disabilitas di loket layanan publik adalah KPD. Ketika KPD telah dimiliki, SKD medis tidak lagi dipersyaratkan.
Oleh karena itu, Pertuni mendesak Kemensos untuk tetap mengakomodasi dokumen pembuktian alternatif, khususnya pengusulan kolektif oleh organisasi disabilitas berbadan hukum yang dijamin dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) pimpinan organisasi, ijazah Sekolah Luar Biasa (SLB), maupun verifikasi satuan pendidikan inklusi dan panti rehabilitasi sosial.
Bukti Nyata Akuntabilitas: Praktik Baik KTAP Digital Pertuni
Pertuni tidak sekadar menyampaikan aspirasi, melainkan membawa bukti nyata (best practice) yang telah berjalan secara akuntabel melalui platform Sistem Keanggotaan Digital Pertuni (kta.pertuni.or.id).
Di hadapan tim perumus Kemensos, Dimas memaparkan tata kelola verifikasi ketunanetraan berjenjang yang diterapkan Pertuni dari tingkat Cabang (DPC), Daerah (DPD), hingga Pusat (DPP) dengan sistem batas waktu layanan (SLA) otomatis. Apabila calon anggota terkendala akses fasyankes untuk mendapatkan SKD, Pertuni mengaktifkan jalur verifikasi komunitas (peer-assessment) melalui:
- Pemeriksaan fisik mata secara langsung melalui panggilan video (video call) oleh staf terlatih;
- Wawancara terstruktur mengenai hambatan aktivitas harian; serta
- Sistem rujukan (referral) dari minimal dua orang pengurus cabang yang bersaksi atas kondisi ketunanetraan pendaftar.
“Mekanisme berbasis sesama disabilitas terbukti jauh lebih akurat di lapangan dibanding mengandalkan aparatur desa yang kerap keliru mengklasifikasikan istilah ragam disabilitas. Penyandang disabilitas netra juga jauh lebih terbuka dan nyaman saat berinteraksi dengan sesamanya. Praktik baik inilah yang mendasari mengapa data anggota Pertuni berani dijamin dengan SPTJM Ketua Umum dan sangat layak diakui sebagai pintu masuk data penerbitan KPD,” jelas Dimas.
Aksesibilitas Digital, Penanda Taktil, dan Sinkronisasi Hak Konsesi
Selain tata kelola data, DPP Pertuni menyoroti sejumlah aspek penting lainnya dalam draf RPermensos:
- Aksesibilitas Digital Penuh: Aplikasi pendaftaran daring dan KPD virtual Kemensos wajib memenuhi standar internasional WCAG 2.1 Level AA, kompatibel dengan aplikasi pembaca layar (TalkBack, VoiceOver, NVDA, JAWS), bebas dari CAPTCHA visual murni, serta wajib melalui pengujian langsung oleh pengguna disabilitas (human assessment).
- Kekuatan Hukum KPD Cetak Mandiri: KPD virtual yang dicetak secara mandiri oleh anggota—termasuk jika dicetak terintegrasi dengan kartu keanggotaan organisasi—harus memiliki kekuatan hukum setara dengan kartu yang dicetak dinas sosial.
- Penanda Taktil dan Huruf Braille: Untuk pencetakan kartu fisik oleh pemerintah daerah, wajib disediakan penanda taktil (tactile notch/emboss) atau huruf Braille bertuliskan “KPD”, serta desain kontras tinggi bagi penyandang low vision.
- Pencatatan Kebutuhan Pendamping: Sinkronisasi dengan PP No. 31 Tahun 2026 yang menjamin besaran konsesi lebih besar bagi disabilitas yang membutuhkan pendamping pada sektor transportasi, pariwisata, dan olahraga. Draf KPD perlu memuat indikator kebutuhan pendamping pada basis data dan QR code.
- Pelindungan Data Pribadi (UU No. 27/2022): Informasi sensitif yang tidak relevan dengan verifikasi layanan (seperti agama, status perkawinan, dan alamat detail) harus dihilangkan dari permukaan kartu dan hasil pindai QR code publik demi keamanan data anggota.
Pertuni menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses penyempurnaan RPermensos ini hingga tahap pengundangan, memastikan hadirnya payung hukum yang progresif, inklusif, dan berpihak nyata pada kemandirian disabilitas di seluruh Indonesia.
(Humas DPP Pertuni)

